Seminar Pengendalian Mutu di Kedutaan Besar Australia Membantu Menjembatani Lembaga Pendidikan Australia dan Indonesia

Pada Rabu 29 Juli 2009, Kedutaan Besar Australia Jakarta menjadi tuan rumah seminar pengendalian mutu bagi lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Bagian Pendidikan. Lebih dari 80 perwakilan dari institusi pendidikan di Indonesia turut serta dalam seminar dan diskusi panel tersebut.

Seminar ini diselenggarakan sebagai kelanjutan dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani pada November 2008 oleh Wakil Perdana Menteri Australia yang sekaligus sebagai Menteri Pendidikan Australia, Julia Gillard, dan Menteri Pendidikan Indonesia, Bambang Sudibyo. Dewasa ini, departemen Pendidikan dari kedua negara telah membangun dan meningkatkan kemitraan yang lebih intensif, terutama di sektor Pendidikan Tinggi.

Dalam sambutannya, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer, mengatakan bahwa seminar ini “memberi kesempatan untuk berdiskusi dan berbagi informasi bagi para ahli pendidikan, rekan sejawat dan sahabat dari Australia dan Indonesia tentang masalah pengendalian mutu di lembaga mereka masing-masing.”

Pembicara pertama, Robert Carmichael, Direktur Audit dari Australian Universities Quality Agency (AUQA), menyampaikan presentasi tentang metode terkini yang digunakan untuk mengaudit lembaga-lembaga pendidikan tinggi Australia.

Dalam presentasinya, Carmichael menerangkan tentang prinsip dan pendekatan yang digunakan dalam sistem pengendalian mutu pendidikan yang diterapkan oleh badan yang berwenang dalam pendidikan tinggi di Australia.

AUQA adalah sebuah badan nasional nirlaba independen yang bertugas untuk membantu, mengaudit dan melaporkan pengendalian mutu lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Australia. Badan ini bersifat independen dan bekerja di bawah pimpinan Dewan Direktur.

Pembicara kedua adalah Prof. Dr. Johannes Gunawan, Sekertaris Dewan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Indonesia, yang juga Ketua Tim Nasional Indonesia untuk Sistem Pengendalian Mutu Pendidikan. Beliau memberikan presentasi tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk mengimplementasikan kerangka pengendalian mutu oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.

Prof. Gunawan menjelaskan kepada para peserta seminar bahwa pengendalian mutu untuk Standar Nasional Pendidikan (SNP) harus diterapkan dan digalakkan dari dalam organisasi sendiri sebagai bagian dari prosedur standar pengendalian mutu masing-masing organisasi tersebut dengan tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama dengan pihak luar.

Siaran Media Kedutaan Besar Australia, 29 Juli 2009

Read more...

Trade Official Killed in Jakarta Bombing

It is with profound sadness that we have today received official confirmation of the death of Craig Senger, a Trade Commissioner with Austrade, as a result of the attacks in Jakarta on Friday, 17 July 2009.

On behalf of the Australian Government, I wish to convey our deepest condolences to Craig’s wife and family. Our thoughts are with you during this time of terrible loss.

Australian officials are working with Craig’s wife and family to provide them with support and help make appropriate arrangements.

Mr Senger joined Austrade 11 years ago, and was posted to Jakarta in 2008 where he took up the role of Trade Commissioner, attached to the Australian Embassy. In this role, he served the Australian people by promoting our international business interests. At the time of his death, Craig was attending a high-level business meeting in the JW Marriott Hotel.

At this time, we also remember Garth McEvoy and Nathan Verity, the two other Australians who were killed, as well as many from other nationalities who died or were injured in these cowardly attacks. I convey our heartfelt sympathies to their families as well.

The Australian Government takes the safety and security of Australian citizens and officials very seriously as they are exposed to an increasingly complex and uncertain environment.

Following earlier attacks, we undertook an extensive upgrade of our security arrangements in Jakarta, and we will again review our security practices to make certain that everything possible is being done to ensure the safety of our officials who are representing Australia’s interests overseas.

Indonesia continues to be an important commercial partner for Australia and the Australian Government remains committed to growing our trade and investment links.

We will continue to provide businesses with advice on how to better understand and manage their risks and help maintain the safety of Australians as they conduct their business overseas because this is in the long-term interest of our country.

The Australian Government wishes to thank the Indonesian authorities for their cooperation and assistance in these difficult circumstances.

Read more...

Addie MS dan Twilite Orchestra Pentas di Gedung Opera Sydney Australia

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer, dengan gembira melepas Addie MS dan Twilite Orchestra pada konser pra-keberangkatan malam ini di Djakarta Theatre. Twilite Orchestra bertolak ke Australia untuk tampil di Gedung Opera Sydney pada Selasa, 21 Juli 2009.

Pagelaran perdana di Sydney “Indonesia – A Touch of Harmony” akan menghadirkan musik dan budaya Indonesia dalam bentuk musik simponi Barat. Pagelaran ini akan mempersembahkan lagu-lagu tradisional Indonesia, karya komponis Indonesia dan karya Colin McPhee yang bertema Bali “Tabuh Tabuhan”.

Pentas Sydney ini juga akan menyuguhkan kerja sama antara musisi dan penyanyi Australia dan Indonesia termasuk pentas oleh soprano Indonesia Binu D Sukaman, pianis Indonesia Levi Gunardi dan Johannes Sebastian Nugroho, penyanyi jazz Utha Likumahuwa dan Twilite Chorus. Pihak Australia akan menyuguhkan tenor Australia Stephen Smith, bintang Idol Australia Jessica Mauboy dan Paduan Suara Masyarakat Katolik Indonesia di Sydney.

“Konser ini akan menjadi kesempatan yang menarik bagi penduduk Sydney untuk menikmati secara langsung bakat dan kreativitas dunia musik klasik Indonesia. Ini juga merupakan ilustrasi yang hebat tentang hubungan kebudayaan yang kukuh antara Australia dan Indonesia”, tutur Farmer.

Pagelaran ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Lembaga Australia Indonesia (AII) dan dihadirkan oleh Departemen Kebudayaan and Pariwisata RI dan Konsulat Jenderal RI di Sydney.

Kunjungan ini merupakan salah satu program kebudayaan yang telah didanai oleh AII tahun ini. Didirikan pada 1989, AII telah memainkan peran yang unik dan vital dalam mempromosikan hubungan antar-warga secara bilateral, khususnya melalui program kebudayaan dan kesenian.

“Kerja sama yang erat dalam bidang kebudayaan hanyalah salah satu cara praktis yang semestinya dilakukan oleh tetangga dekat”, ujar Farmer.

Read more...

Pekan NAIDOC: Merayakan Kebudayaan Penduduk Asli Australia

Kedutaan Besar Australia dengan bangga mengumumkan perayaan Pekan NAIDOC (Komite Nasional Hari Aborigin dan Kepulauan) sejak 5-12 Juli 2009.

Pekan NAIDOC diadakan pada bulan Juli setiap tahunnya, sebagai cara untuk mempromosikan pemahaman yang lebih luas mengenai masyarakat dan kebudayaan Aborigin dan Kepulauan Selat Torres dan untuk merayakan bertahannya kebudayaan penduduk asli Australia dan kontribusinya bagi Australia yang modern.

Tema Pekan NAIDOC 2009 adalah ‘Menghormati Para Tetua Kita, Mengayomi Generasi Muda Kita” yang bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk mengakui status para tetua sebagai pemimpin dan apanutan bagi generasi muda kita.

Sebagai penghargaan pada Pekan NAIDOC ini, Kedutaan Besar Australia pada Jumat 10 Juli akan mengadakan sebuah presentasi dan pemutaran film mengenai penduduk asli Australia untuk sekelompok mahasiswa pasca-sarjana. Pada Januari tahun ini, Kedutaan Besar Australia juga mengadakan sebuah festival kebudayaan penduduk asli Australia dengan judul Dreaming Stories. Festival ini menayangkan film-film penduduk asli Australia yang telah memenangkan berbagai penghargaan dan kami juga mengadakan pameran seni kontemporer Aborigin dengan judul BALGO, yang berasal dari Balgo Hills, sebuah daerah terpencil di Australia Barat.

Pekan NAIDOC juga memperingati permintaan maaf resmi yang bersejarah dari Perdana Menteri Australia Kevin Rudd pada Februari tahun lalu kepada penduduk asli Australia. Walaupun permintaan maaf ini diberikan kepada seluruh penduduk asli Australia, namun terutama ditujukan kepada mereka yang apda masa kanak-kanak dipindahkan dengan paksa dari keluarga mereka dengan menggunakan peraturan dan kebijakan pemerintah sebelumnya (yang lebih dikenal dengan “Generasi yang Hilang”).

Permintaan maaf nasional tersebut adalah sebuah tindakan rekonsiliasi dan penyembuhan nasional yang sangat kuat. Pemerintah Australia berkomitmen untuk mendirikan sebuah pertalian dan kemitraan yang sejati dan terus-menerus dengan masyarakat penduduk asli. Permintaan maaf ini telah membantu menjadi awal terbangunnya rasa saling percaya dan niat baik.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Pekan NAIDOC 2009 dapat mengunjungi http://www.naidoc.org.au/MAIDOC-about/naidoc.aspx

(Siaran Media Kedutaan Besar Australia Jakarta, July 6, 2009)

Read more...

Australia Penjarakan 11 Orang Penyelundup Manusia

Menteri Dalam negeri Australia, Brendan O’Connor, dan Menteri Imigrasi dan Kewarganegaraan, Senator Chris Evans, tanggal 1 Juli 2009 menyambut baik dipenjarakannya 11 kapten dan awak kapal Indonesia yang baru-baru ini terlibat dalam kegiatan penyelundupan manusia dengan harapan hal ini mengirimkan pesan kuat bahwa Australia tidak akan membiarkan kejahatan seperti itu.

O’Connor mengatakan sebanyak 56 tahun 6 bulan penjara telah diberikan oleh Pengadilan Negeri Australia Barat kepada 11 orang pria yang terlibat dalam empat usaha berbeda untuk menyelundupkan 147 orang ke Australia antara 6 Desember 2008 dan 14 Maret 2009 yang memperkuat pesan bahwa mereka yang ditemukan bersalah telah menyelundupkan manusia menghadapi hukuman berat.

Tiga orang mengaku bersalah te;ah menyelundupkan 44 orang setelah kapal mereka tertangkap oleh Angkatan Laut Australia di sebelah utara Broome, Australia Barat, pada 6 Desember 2008. Achmad Mukhlis, Hamiruddin, dan Samsir Ali Topan mendapat hukuman lima tahun penjara.

Tiga orang lainnya mengaku bersalah telah menyelundupkan 34 orang setelah kapal mereka tertangkap oleh AL Australia di timur laut Darwin pada 16 Desember 2008 lalu. Yan Tonce, Arman, dan Arsil masing-masing dihukum lima tahun penjara.

Tiga orang lagi mengaku bersalah menyelundupkan 17 orang setelah kapal mereka tertangkap oleh AL Australia di sebelah utara Pulau Ashmore pada 17 Januari 2009. tasri Laode, Mimu, dan Adi Haidar masing-masing mendapat hukuman penjara lima tahun dan enam bulan.

Dua orang lagi mengaku bersalah menyelundupkan 52 orang setelah kapal mereka tertangkap oleh AL Australia di lepas Semenanjung Coburg, timur laut Darwin pada 14 Maret 2009. Soltan Ele dan Junaidi keduanya dihukum lima tahun penjara.

(Left: Menteri Dalam Negeri Australia, Brendan O'Connor)

Pemberian hukuman hari ini menambah jumlah penyelundup manusia yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan Australia dalam empat bulan terakhir menjadi 14 orang. Pada April 2009, dua orang pria mendapat hukuman penjara lima tahun dan enam tahun karena usahanya menyelundupkan 26 orang ke Australia dalam dua kasus berbeda pada Oktober dan November 2008. Satu orang lagi sedang menjalani hukuman enam tahun penjara karena mencoba menyelundupkan 14 orang ke Australia pada September 2008.

Para menteri ini juga menyambut baik pemberian hukuman kepada warga Sydney berusia 35 tahun yang dihadapkan ke pengadilan setelah ditangkap oleh Polisi Federal Australia (Australian Federal Police - AFP) atas tuduhan memfasilitasi kegiatan penyelundupan manusia. Ia juga diduga membantu mereka yang tiba dalam suatu usaha yang tertangkap oleh AL Australia di dekat Pulau Christmas pada 28 Juni 2009 bersama 193 orang penumpang kapal.

“Penyelundupan manusia adalah suatu kejahatan yang mengekspliotasi mereka yang rentan dalam keadaan putus asa dan menunjukkan ketidakpedulian kepada Undang-undang,” kata O’Connor.

“Pemerintah Australia terus melakukkan patroli secara luas di kawasan kami melalui Komando Perlindungan Perbatasan dan para penyelenggara, kapten, dana wak kapal usaha penyelundupan manusia menghadapu hukuman penjara yang berat bila tertangkap dan ditemukan bersalah,” kata O’Connor lagi.

Hukuman maksimum bagi pelanggaran akibat menyelenggarakan usaha menyelundupkan lima atau lebih warga asing ke Australia yang bertentangan dengan Pasal 232A Undang-undang Imigrasi Australia 1958 adalah 20 tahun penjara.

Senator Evans mengatakan pemerintah Australia akan terus bekerjasama dengan mitra kawasan untuk menanggulangi masalah-masalah yang menyangkut migrasi tidak teratur dan para penyelundup manusia. “Pemerintah Australia telah memperbaharui upaya untuk bekerjasama lebih erat dengan negara-negara di kawasan termasuk Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk menghalangi dan mencegah orang agar tidak mencoba masuk ke Australia secara tidak sah,” ujar Senator Evans.

“Pemerintah Rudd (Perdana Menteri Australia – Kevin Rudd) juga secara terus menerus telah menegaskan komitmennya untuk mempertahankan sistem yang mengharuskan penahanan dan pengecualian daerah khusus,” jelas Evans.


(Siaran Media Kedutaan Besar Australia, July 1, 2009)

Read more...

Visa Kerja dan Liburan Baru Bagi Pemuda Indonesia dan Australia

Terhitung mulai 1 Juli 2009, pemuda Indonesia dan Australia dapat mengajukan visa kerja dan liburan yang baru, yang memungkinkan untuk tinggal dalam waktu yang cukup lama di negara mitra yang dibarengi dengan kesempatan kerja jangka pendek.

Visa baru ini memungkinkan pengunjung Indonesia dan Australia yang berpendidikan universitas berusia antara 18-30 tahun untuk bekerja dan berlibur di negeri mitra hingga 12 bulan.

"Saya gembira bahwa visa baru ini kini telah tersedia," kata Duta Besar Australia untuk Indonesia Bill Farmer. "Program visa kerja dan liburan ini dirancang untuk mendorong pertukaran kebudayaan dan hubungan yang lebih erat antar pemuda dari Australia dan Indonesia yang menjadi sasaran kunci kedua pemerintah," katanya.

Visa baru ini sebagai tindak lanjut penandatanganan pengaturan visa kerja dan liburan oleh Senator Chris Evans, Menteri Imigrasi dan Kewarganegaraan Australia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Andi Matalatta, di Jakarta 3 Maret 2009.

Pada tahun pertama program ini, seratus pemuda Indonesia dan Australia akan berhak untuk menerima visa kerja dan liburan.

Pemohon visa dari Indonesia untuk program ini memerlukan dukungan dari Direktur Jenderal Imigrasi, memiliki gelar sarjana atau telah menyelesaikan dua tahun kuliah di universitas dan dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik. Pemohon juga harus memenuhi persyaratan kesehatan. Kriteria serupa juga berlaku untuk pemuda Australia yang ingin mengambil kesempatan untuk bekerja dan belajar di Indonesia.

Pemegang visa kerja dan liburan ini diperkenankan untuk bekerja hingga enam bulan dengan seorang majikan dan mengambil studi atau pelatihan hingga empat bulan.

Informasi lebih lanjut mengenai program visa kerja dan liburan dapat diperoleh di http://www.indonesia.embassy.gov.au/jakt/Checklist_WHol.html


(Siaran Media Kedutaan Besar Australia Jakarta, July 1, 2009)

Read more...